Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK

-
Dua orang warganegara yaitu Aprilliani Dewi dan Suri Agung mengajukan permohonan uji materi terkait Pasal 15 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena dianggap telah melanggar hak konstitusional pemohon. Sidang dipimpin oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M. P. Sitompul, Saldi Isra dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai anggota.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 memberikan tafsir yang berbeda mengenai cidera janji (wanprestasi) yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (1-3) yang memberikan hak eksekutorial kepada kreditor. Sebelumnya pasal itu mengatur jika debitur (konsumen) cidera/ingkar janji, penerima fidusia (perusahaan pembiayaan) punya hak menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri (lelang) sebagaimana halnya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
MK memutuskan sertifikat jaminan fidusia tidak serta merta memiliki kekuatan eksekutorial dan cidera janji dalam eksekusi perjanjian fidusia harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur atau atas dasar upaya hukum (gugatan ke pengadilan) yang akan menentukan adanya cidera janji.

Dalam pertimbangan putusan ditegaskan bahwa Pasal 15 ayat (3) khususnya frasa "cidera janji" hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur tetapi berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menerangkan implementasi Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia terkait eksekusi jaminan fidusia ini dalam praktiknya sering menimbulkan kesewenang-wenangan kreditur ketika menagih, menarik objek jaminan fidusia (benda bergerak) dengan dalih debitur cidera janji. Menurutnya perlu ada kejelasan mengenai kapan dan bagaimana kondisi yang dianggap terjadinya cidera janji tersebut.

Menurut Mahkamah, kewenangan ekslusif penerima hak kebendaan jaminan fidusia (kreditur) tetap melekat sepanjang tidak ada masalah dengan kepastian waktu kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah cidera janji dan debitur secara sukarela menyerahkan benda objek perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Artinya pemberi fidusia (debitur) mengakui dirinya telah cidera janji sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) untuk dilakukan penjualan sendiri.
Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji atau wanprestasi, jika debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu melalui permohonan penetapan eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri setempat.



Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pengalaman Buruk di Praktek Dokter Hewan Bersama Sunter, Jakarta

-
Image
Sebagai seorang penyayang hewan khususnya anjing, saya ingin berbagi pengalaman dengan sesama penyayang hewan agar berhati - hati dalam memilih dokter hewan apabila hewan peliharaan anda sakit. Tulisan ini saya dedikasikan untuk seekor anjing chihuahua jantan saya yang bernama KENJI, yang telah setia menemani saya sejak masa kuliah di Sydney Australia tahun 2000 hingga akhir hidupnya di Jakarta tahun 2007. Ketika akan kembali ke Indonesia pada tahun 2004, saya memboyong Kenji dan adiknya Kairi ke Indonesia. Di Indonesia kedua chihuahua tersebut sempat ikut bersama saya beberapa tahun tinggal di pulau Belitung. Karena di Belitung tidak ada vaksinasi untuk anjing, pada tahun 2006, saya membawa Kenji ke Jakarta untuk vaksinasi tahunan dan rabies. Setelah selesai vaksinasi, ketika akan dibawa kembali ke Belitung, pihak Departemen Peternakan DKI Jakarta tidak mau mengeluarkan surat rekomendasi karantina yang merupakan syarat untuk penerbangan dengan hewan dengan alasan Belitung adalah da...
Read more

Anak yang sejak lahir WNI "dipaksa" negara untuk mendaftar berkewarganegaraan ganda

-
Image
Kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan dalam komunikasi dan transportasi sehingga pergaulan masyarakat tidak lagi hanya dalam lingkup nasional namun telah bersifat internasional. Setiap orang dapat dengan mudah berinteraksi dengan pihak lain dari negara yang berbeda, dan banyak pula yang bekerja maupun menempuh pendidikan di negara lain. Interaksi internasional tersebut menghadirkan persoalan baru khususnya ketika terjadi kelahiran anak dari orangtua yang berbeda kewarganegaraan. Mempertimbangkan persoalan tersebut, pemerintah kemudian memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2006 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.  Di dalam penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2006, disebutkan bahwa undang-undang tersebut dibentuk dengan memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu: Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menent...
Read more

Lembaga Peradilan di Indonesia - Teori dan Kenyataan

-
Image
Secara umum di Indonesia terdapat 4 (empat) jenis peradilan yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, masing-masing mempunyai yurisdiksi yang berbeda namun semuanya bernaung dibawah pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai lembaga peradilan tertinggi. Sebagai lembaga peradilan tertinggi, MARI mempunyai kewenangan penuh dalam mengawasi segala kinerja dari lembaga peradilan dibawahnya, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang terakhir diubah dengan UU No. 3 tahun 2009. Untuk memastikan penyelenggaraan peradilan sesuai apa yang dicita-citakan oleh undang-undang serta diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan, maka secara berkala MARI menerbitkan suatu buku (terakhir Buku II) yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi seluruh aparatur pengadilan. Isi dari pedoman tersebut merupakan interpretasi dari apa yang diperintahkan oleh undang-undang y...
Read more