Visa Republik Indonesia

-
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 PP No. 32 Tahun 1994 Tentang Visa dan Izin Keimigrasian, bahwa Visa Republik Indonesia dapat digolongkan sebagai berikut:
1. Visa Diplomatik:
  • Diperuntukkan bagi mereka yang tugasnya bersifat diplomatik;
2. Visa Dinas:
  • Diperuntukkan bagi mereka yang melaksanakan tugas resmi dari Pemerintah Asing yang bersangkutan atau diutus oleh Organisasi Internasional, tetapi tugas tersebut tidak bersifat diplomatic;
3. Visa Singgah:
  • Diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud singgah di wilayah Negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal;
  • Berlaku paling lama 14 hari terhitung sejak diberikannya izin masuk;
4. Visa Kunjungan:
  • Diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud melakukan kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha;
  • Berlaku paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk;
5. Visa Tinggal Terbatas:
  • Menanamkan modal;
  • Bekerja;
  • Melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;
  • Mengikuti pendidikan dan latihan atau melakukan penelitian ilmiah;
  • Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi istri dan atau anak sah dari seorang WNI;
  • Menggabungkan diri dengan suami dan atau orang tua bagi istri dan anak-anak sah dibawah umur dari Orang Asing;
  • Repatriasi.
  • Berlaku paling lama 1 tahun terhitung sejak diberikannya izin masuk.

Tata Cara dan Syarat untuk memperoleh Visa Republik Indonesia:
Mengisi formulir permintaan visa yang diajukan kepada Kepala Perwakilan RI diluar negeri atau pejabat imigrasi setempat, dengan melampirkan:
  • Paspor;
  • Tiket pulang-pergi atau tiket untuk melanjutkan perjalanan ke negara tujuan;
  • Pasfoto 3x4 cm;
  • Keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada di wilayah RI.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Anak yang sejak lahir WNI "dipaksa" negara untuk mendaftar berkewarganegaraan ganda

-
Image
Kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan dalam komunikasi dan transportasi sehingga pergaulan masyarakat tidak lagi hanya dalam lingkup nasional namun telah bersifat internasional. Setiap orang dapat dengan mudah berinteraksi dengan pihak lain dari negara yang berbeda, dan banyak pula yang bekerja maupun menempuh pendidikan di negara lain. Interaksi internasional tersebut menghadirkan persoalan baru khususnya ketika terjadi kelahiran anak dari orangtua yang berbeda kewarganegaraan. Mempertimbangkan persoalan tersebut, pemerintah kemudian memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2006 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.  Di dalam penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2006, disebutkan bahwa undang-undang tersebut dibentuk dengan memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu: Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan
Read more

Pengalaman Buruk di Praktek Dokter Hewan Bersama Sunter, Jakarta

-
Image
Sebagai seorang penyayang hewan khususnya anjing, saya ingin berbagi pengalaman dengan sesama penyayang hewan agar berhati - hati dalam memilih dokter hewan apabila hewan peliharaan anda sakit. Tulisan ini saya dedikasikan untuk seekor anjing chihuahua jantan saya yang bernama KENJI, yang telah setia menemani saya sejak masa kuliah di Sydney Australia tahun 2000 hingga akhir hidupnya di Jakarta tahun 2007. Ketika akan kembali ke Indonesia pada tahun 2004, saya memboyong Kenji dan adiknya Kairi ke Indonesia. Di Indonesia kedua chihuahua tersebut sempat ikut bersama saya beberapa tahun tinggal di pulau Belitung. Karena di Belitung tidak ada vaksinasi untuk anjing, pada tahun 2006, saya membawa Kenji ke Jakarta untuk vaksinasi tahunan dan rabies. Setelah selesai vaksinasi, ketika akan dibawa kembali ke Belitung, pihak Departemen Peternakan DKI Jakarta tidak mau mengeluarkan surat rekomendasi karantina yang merupakan syarat untuk penerbangan dengan hewan dengan alasan Belitung adalah da
Read more

Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK

-
Image
Dua orang warganegara yaitu Aprilliani Dewi dan Suri Agung mengajukan permohonan uji materi terkait Pasal 15 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena dianggap telah melanggar hak konstitusional pemohon. Sidang dipimpin oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M. P. Sitompul, Saldi Isra dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai anggota. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 memberikan tafsir yang berbeda mengenai cidera janji (wanprestasi) yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (1-3) yang memberikan hak eksekutorial kepada kreditor. Sebelumnya pasal itu mengatur jika debitur (konsumen) cidera/ingkar janji, penerima fidusia (perusahaan pembiayaan) punya hak menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri (lelang) sebagaimana halnya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ( inkracht ). MK
Read more