Ombudsman Republik Indonesia

-
Sebagai tindak lanjut atas banyaknya masukan dan pengaduan dari berbagai elemen masyarakat terkait buruknya pelayanan publik dinegara ini, pada tanggal 20 Maret 2000, Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) melalui Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000, membentuk Komisi Ombudsman Indonesia (KOI).

Sebelum adanya KOI, pengaduan pelayanan publik hanya disampaikan kepada instansi yang dilaporkan (biasanya atasannya), tetapi yang lebih sering terjadi pengaduan yang masuk tidak akan ditindaklanjuti.

Seiring waktu pengaduan yang masuk kepada KOI semakin bertambah, bukan hanya diakibatkan bertambahnya pelayanan publik yang buruk tetapi juga banyak pengaduan yang tidak bisa diselesaikan oleh ombudsman yang disebabkan kurangnya kewenangan ombudsman untuk menindak para pejabat publik yang tidak peduli dengan pengaduan masyarakat dan ditambah lagi sumber daya petugas ombudsman yang belum memadai.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah RI pada tanggal 7 Oktober 2008, mengesahkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Apakah fungsi dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia?
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan badan hukum negara, swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu; yang sebagian/seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD.

Dalam melakukan tugasnya menerima pengaduan pelayanan publik, ORI menyediakan fasilitas pengaduan online, melalui surat atau pengaduan langsung yang semuanya akan ditangani tanpa dipungut biaya dan apabila diminta dan memenuhi syarat identitas pengadu dapat dirahasiakan.
Untuk meningkatkan pelayanan dan memudahkan masyarakat kini ORI telah mendirikan kantor perwakilan hampir disemua provinsi di Indonesia.

Semoga keberadaan ORI ini dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk memperoleh hak mereka dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik dengan begitu diharapkan kedepannya, para pelayan publik yang biasanya tidak mentaati aturan dan tidak melakukan kewajiban mereka dengan baik akan mulai merubah sikap mereka.

Informasinya lebih lanjut tentang Ombudsman Republik Indonesia:
http://www.ombudsman.go.id

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pengalaman Buruk di Praktek Dokter Hewan Bersama Sunter, Jakarta

-
Image
Sebagai seorang penyayang hewan khususnya anjing, saya ingin berbagi pengalaman dengan sesama penyayang hewan agar berhati - hati dalam memilih dokter hewan apabila hewan peliharaan anda sakit. Tulisan ini saya dedikasikan untuk seekor anjing chihuahua jantan saya yang bernama KENJI, yang telah setia menemani saya sejak masa kuliah di Sydney Australia tahun 2000 hingga akhir hidupnya di Jakarta tahun 2007. Ketika akan kembali ke Indonesia pada tahun 2004, saya memboyong Kenji dan adiknya Kairi ke Indonesia. Di Indonesia kedua chihuahua tersebut sempat ikut bersama saya beberapa tahun tinggal di pulau Belitung. Karena di Belitung tidak ada vaksinasi untuk anjing, pada tahun 2006, saya membawa Kenji ke Jakarta untuk vaksinasi tahunan dan rabies. Setelah selesai vaksinasi, ketika akan dibawa kembali ke Belitung, pihak Departemen Peternakan DKI Jakarta tidak mau mengeluarkan surat rekomendasi karantina yang merupakan syarat untuk penerbangan dengan hewan dengan alasan Belitung adalah da...
Read more

Anak yang sejak lahir WNI "dipaksa" negara untuk mendaftar berkewarganegaraan ganda

-
Image
Kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan dalam komunikasi dan transportasi sehingga pergaulan masyarakat tidak lagi hanya dalam lingkup nasional namun telah bersifat internasional. Setiap orang dapat dengan mudah berinteraksi dengan pihak lain dari negara yang berbeda, dan banyak pula yang bekerja maupun menempuh pendidikan di negara lain. Interaksi internasional tersebut menghadirkan persoalan baru khususnya ketika terjadi kelahiran anak dari orangtua yang berbeda kewarganegaraan. Mempertimbangkan persoalan tersebut, pemerintah kemudian memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2006 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.  Di dalam penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2006, disebutkan bahwa undang-undang tersebut dibentuk dengan memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu: Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menent...
Read more

Lembaga Peradilan di Indonesia - Teori dan Kenyataan

-
Image
Secara umum di Indonesia terdapat 4 (empat) jenis peradilan yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, masing-masing mempunyai yurisdiksi yang berbeda namun semuanya bernaung dibawah pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai lembaga peradilan tertinggi. Sebagai lembaga peradilan tertinggi, MARI mempunyai kewenangan penuh dalam mengawasi segala kinerja dari lembaga peradilan dibawahnya, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang terakhir diubah dengan UU No. 3 tahun 2009. Untuk memastikan penyelenggaraan peradilan sesuai apa yang dicita-citakan oleh undang-undang serta diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan, maka secara berkala MARI menerbitkan suatu buku (terakhir Buku II) yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi seluruh aparatur pengadilan. Isi dari pedoman tersebut merupakan interpretasi dari apa yang diperintahkan oleh undang-undang y...
Read more